Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pidana lain di luar KUHP sudah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagian materi muatannya ada yang dibatalkan/dinyatakan tidak berlaku lagi oleh MK. Namun, masih banyak penegak hukum maupun masyarakat awam yang tidak mengetahuinya. Padahal, setiap putusan MK berimplikasi pada praktik penegakan hukum yang berdampak pada hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Ditulis ...