Masih sangat jarang buku yang membahas secara komprehensif mengenai pemakzulan presiden di Indonesia. Buku ini tergolong buku pertama yang menguraikan secara ilmiah mengenai permakzulan presiden di Indonesia yang disandarkan pada hasil perubahan UUD 1945 sehingga tergolong mutakhir dan terkini. Penulis secara cermat menguraikan hal ihwal permakzulan presiden dari tinjauan hukum dan politik yang memang saling berkaitan dalam proses permakzulan presiden.
Buku ini antara lain menguraikan pengaturan permakzulan dalam UUD 1945 hasil perubahan, mekanisme permakzulan, alasan permakzulan, serta proses dan forum permakzulan presiden. Buku ini dilengkapi denga kajian kritis permakzulan terhadap Soekarno dan Abdurrahman Wahid yang berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan serta uraian perbandingan konstitusi mengenai permakzulan antara konstitusi Indonesia dengan konstitusi Amerika Serikat, Jerman, Filipina, Korea Selatan, dan Lithuania.
Dengan analisis hukum dan politik yang tajam dan objektif, buku yang berasal dari disertai penulis ini akan membawa pembaca ke dalam pemahaman yang utuh mengenai permakzulan. Buku ini menjadi istimewa karena ditulis oleh mantan anggota panitia Ad Haus III/I BP MPR yang secara intens ikut merumuskan rancangan pasal-pasal mengenai permakzulan UUD 1945 sekaligus seorang hakim konstitusi pada mahkamah konstitusi yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk mengadili dan memutus pendapat DPR terkait upaya permakzulan presiden (dan wakil presiden) serta juga sebagai akademisi.
Buku ini penting dibaca dan dikaji oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan partai politik, para politikus, pengamat dan akademis, advokat dan aktivis LSM. Serta khususnya para dosen dan mahasiswa yang mengkaji di bidang ilmu hukum dan ilmu politik. Buku ini dapat dijadikan buku ajar dalam perkuliahan.