Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan pajak dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional sangat penting dan mendalam. Proses perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mewujudkan kemajuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan sistem perpajakan yang dianut di negara kita, yaitu sistem self assessment (sistem di mana masyarakat diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut ketentuan perpajakan) ...

Kasus-kasus yang terjadi dalam dunia bisnis belakangan ini seyogianya dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi para pelaku bisnis. Kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku menjadi salah satu sebab munculnya kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, pemahaman hukum bagi para pelaku bisnis, baik pengusaha maupun manajemen profesional, merupakan suatu keharusan guna menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sekaligus menjadi pedoman dalam mengambil setiap ...

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan pajak dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional sangat penting dan mendalam. Proses perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mewujudkan kemajuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu penunjang dalam memperluas pengetahuan dan mewujudkan kesadaran masyarakat dalam memahami peranan pajak bagi pembangunan. Buku Hukum Pajak Material 2: Seri Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ...

Peranan pajak dalam pembangunan diupayakan terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untk membangun kemadirian pendanaan pembangunan. Namun demekian, upaya tersebut masih menemui berbagai hambatan karena belum memadainya pemahaman Wajib Pajak tentang seluk-beluk perpajakan. Menyadari pentingnya sosialisasi dan pemahaman atas berbagai ketentuan perpajakan yang senantiasa berubah, maka buku Hukum Pajak Edisi 3 ini juga telah diperbaharui sesuai dengan peraturan ...

Sehubungan dengan banyaknya perubahan aturan pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan setelah diberlakukannya perubahan Perundang-undangan Perpajakan tahun 2000 yang berlaku efektif per 1 Januari 2001, maka buku Perpajakan Indonesia direvisi kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Buku Perpajakan Indonesia terdiri dari 2 buku. Buku 1 mencakup Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, dan Pajak Penghasilan. Sedangkan Buku 2 membahas Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, ...

Sehubungan dengan banyaknya perubahan aturan pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan setelah diberlakukannya perubahan Perundang-undangan Perpajakan tahun 2000 yang berlaku efektif per 1 Januari 2001, maka buku Perpajakan Indonesia direvisi kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Buku Perpajakan Indonesia terdiri dari 2 buku. Buku 1 mencakup Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, dan Pajak Penghasilan. Sedangkan Buku 2 membahas Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, ...